UNS Sosialisasikan Kebijakan Secara Terbuka Melalui Kanal Resmi Institusi

Surakarta — Universitas Sebelas Maret (UNS) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, peraturan, dan keputusan institusi disosialisasikan secara terbuka dan sistematis melalui berbagai saluran resmi. Langkah ini dilakukan guna menjamin seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang akurat, terkini, dan dapat diakses kapan saja.

Salah satu kanal utama dalam penyampaian kebijakan universitas adalah melalui Kantor Hukum UNS, yang berperan sebagai pusat dokumentasi dan informasi produk hukum institusi. Laman resmi Kantor Hukum dapat diakses publik melalui https://kantorhukum.uns.ac.id, dan memuat berbagai dokumen resmi seperti peraturan rektor, keputusan universitas, dan kebijakan strategis lainnya yang menjadi landasan operasional di seluruh unit kerja, termasuk di tingkat fakultas dan program studi.

Selain itu, kebijakan terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) disosialisasikan secara aktif oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UNS). Informasi mengenai kegiatan, panduan, serta kebijakan terbaru dalam bidang penelitian dan PkM dapat diakses secara terbuka melalui laman https://lppm.uns.ac.id, yang juga memuat dokumen penting dan pengumuman kegiatan yang melibatkan dosen serta tenaga kependidikan.

Dengan pendekatan ini, UNS memastikan bahwa seluruh kebijakan institusi dapat diakses, dipahami, dan diimplementasikan secara efektif di seluruh tingkat, mulai dari universitas hingga program studi. Lingkungan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah turut aktif dalam mendukung kebijakan ini dengan memastikan seluruh dokumen dan regulasi tersampaikan kepada dosen dan mahasiswa melalui rapat, media sosial, dan laman resmi program studi.

Keterbukaan informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola universitas yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.