FKIP UNS Sosialisasikan Kebijakan Tata Pamong dan Penjaminan Mutu Secara Sistematis dan Berkelanjutan

Surakarta — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu. Hal ini diwujudkan melalui sosialisasi kebijakan tata pamong, tata kelola, kerja sama, dan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penerbitan Surat Keputusan Dekan FKIP UNS No. 2721/UN27.02/HK/2020 Tahun 2020 tentang Pengukuran Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebijakan ini menjadi dasar dalam meningkatkan pengelolaan SDM yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.

Sosialisasi kebijakan dilakukan secara terencana melalui berbagai kanal komunikasi dan kegiatan strategis. Pada tataran kelembagaan, seluruh informasi kebijakan dipublikasikan secara terbuka melalui Website Resmi UNS dan laman FKIP di http://fkip.uns.ac.id, sehingga dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan secara luas.

Selain publikasi digital, penyampaian kebijakan juga dilakukan melalui Rapat Kerja Pimpinan Fakultas FKIP, yang menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan merancang implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Tak hanya itu, FKIP juga menyelenggarakan berbagai workshop yang berfungsi sebagai media diseminasi dan pendalaman materi kebijakan di lingkungan fakultas maupun program studi.

Pendekatan sosialisasi kebijakan juga mencakup aspek pembinaan mahasiswa baru. Melalui kegiatan orientasi akademik, mahasiswa dikenalkan pada sistem tata kelola dan penjaminan mutu yang berlaku, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran serta dalam menjaga kualitas akademik dan institusi.

Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan seluruh sivitas akademika, termasuk di lingkungan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, dapat memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan mendorong efektivitas tata kelola akademik, memperkuat jejaring kerja sama, serta meningkatkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan